Home » Berita » KBCF Usulkan Hutan Desa 43.344 Ha

 
 

KBCF Usulkan Hutan Desa 43.344 Ha

 

Dari Workshop Percepatan Pembangunan Hutan Desa

SANGATTA – Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) mengusulkan hutan desa seluas 43.344 hektare (ha) di tiga desa, yakni masing-masing 40.808 ha di Desa Long Bentuk, Lahan seluas 1.200 ha di Desa Juk Ayak, dan di Desa Nehas Laih Bing seluas 1.336 ha. Tujuan usulan hutan desa itu adalah perlindungan dan pemanfaatan.

Hal ini dikatakan Kepala BP DAS Mahakam Berau Hasanuddin dalam acara workshop percepatan pembangunan hutan desa yang dilangsungkan di lantai 3 Hotel Kutai Permai, Sangatta Lama, Selasa (15/6) kemarin. Hasanuddin menyebutkan, hutan desa di wilayah Kaltim ditarget 2010 ini dikembangkan seluas 20 ribu haktare.

“Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin atau hak berdasarkan P. 49 Tahun 2008,” kata Hasanuddin di hadapan peserta.

Sedangkan pembicara Working Group Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kehutanan Hery Santoso menyebutkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6/2007 tentang hutan desa dimaksudkan di hutan lindung dan hutan produksi. Hak pengelola diberikan kepada lembaga desa yang meliputi tata areal, penyusunan rencana kelola, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perlindungan.

“Dalam pengembangan hutan desa pemerintah pusat, provinis dan kabupaten memfasilitasi pembentukan kelembagaan, pengembangan usaha, teknologi, pasar dan lain-lainnya,” tandas Hery Santoso.

Sedangkan Kepala Dinas Kehutanan Kutim Zulkifli Syachroen menyebutkan, kegiatan workshop diikuti 29 orang. Masing-masing satu orang dari Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Badan Ketahan Pangan, Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Bagian Pemerintahan Setkab, dan Bagian Hukum Setkab. Berikkut, 14 orang yang tergabung dalam Kelompok Kerja Hutan Desa (KKHD).

Juga hadir perwakilan Kecamatan Telen, Muara Wahau, Busang, Kaliorang, Karangan, dan Camat Sangkulirang Hormansyah. Ada juga tiga orang dari pemerintahan desa. Yaitu Kepala Desa (Kades) Juk Ayak, Kades Nehas Liah Bing dan Kades Long Bentuk. “Peserta workshop ada dari LSM atau lembaga pemberdayaan masyarakat seperti LSM Abdi Kutim, Gapura, Bilal, TNC, KBCF dan LSM Nurani Perempuan,” sebut Zulkifli Syachroen dalam laporannya.

Workshop tersebut bertujuan memberikan tambahan wawasan bagi anggota KKHD maupun stekholder tentang kebijkan pemerintah dalam percepatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Juga bertukas pengalama dengan kelompok kerja nultipihak dari daerah lain dalam mencapai hasil dan dukungan program kerja. Dan, workshop hutan desa sebagai wadah untuk memetakan masalah terkait implementasi kebijakan hutan desa di Kutim.

Berkaitan dengan itu, pemerintah kabupaten menyambut baik kegiatan workshop hutan desa. Sekadar mengingatkan, 2007 Kementerian Kehutanan RI telah meluncurkan program pemberdayaan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan melalui PP Nomor 6/2007 jo Nomor 3/2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan pemanfaatannya. Lebih dikuatkan lagi melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49/2008 jo Nomor 14 Tahun 2010. (kmf2)

Sumber: http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=63319

Tags:

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment